PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan
untuk kita, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang wajib
disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Untuk itu hutan harus dikelola
dengan baik agar manfaatnya tetap terjaga.. Permasalahan yang dibahas penulis
dalam skripsi ini, dengan mengajukan tiga permasalahan yaitu: Bagaimanakah
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?,Apakah
Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang�Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan? Dan Bagimanakah Upaya untuk Mengatasi Hambatan Dalam
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan? .Jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri
atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan.
Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data
akan dijelaskan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah
diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan metode berfikir
induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu
pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Perusakan Hutan belum berjalan sebagaimana mestinya karena
masih banyaknya terjadi illegal logging,hambatan yang ditemui dalam
Penegakan Hukum adalah kurangnya personil dari dinas kehutanan,sarana dan
prasarana yang tidak memadai dan luasnya wilayah sehingga menyulitkan
pengawasan dan untuk mengatasi hambatan yang ada, perlunya penambahan
personil dari jaqa wana dari dinas kehutanan, perbaikan dan penambahan sarana
dan prasarana, koordinasi yang baik antara dinas kehutan dengan pihak kepolsian
dalam melakukan pengawasan illegal logging ini.