Dinamika Tata Kelola Perbatasan Antara Kampung Penyengat Dengan Kampung Rawa Mekar Jaya

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang
ada tentu menjadi kunci bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara lengkap tentang
penyelesaian perselisihan batas daerah, namun yang mengatur tentang penentuan dan
penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut terdapat pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Konflik perbatasan wilayah merupakan hal
yang sering terjadi beberapa kabupaten, kota bahkan desa. Dinamika tata kelola
perbatasan antara Kampung Penyengat dengan Kampung Rawa Mekar Jaya adalah
konflik yang muncul karena perbedaan pandangan mengenai tapal batas yang sudah
disepakati. Terdapat lima indikator tatakelola perbatasan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi
pustaka, wawancara dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatakelola
perbatasan antara Kampung Penyengat dan Kampung Rawa Mekar Jaya berjalan
cukup baik hal ini dapat dilihat dari dua indikator tatakelola terbaik adalah indikator
responsibilitas dan kesetaraan atau kewajaran. Indikator yang cukup baik adalah
indikator tranparansi dan indepedensi sedangkan indikator yang kurang baik adalah
indikator akuntabilitas.