Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Terhadap Pelaku Pekerja Seks Komersial Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini diberi judul pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12
Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial terhadap pelaku pekerja seks komersial di Kota
Pekanbaru. Penelitian ini di latarbelakangi terdapat beberapa hambatan dalam
penertibannya, diantaranya masih adanya oknum yang membekingi tempat yang
diduga praktek perbuatan asusila di Kota Pekanbaru, sehingga sanksi yang diberikan
kepada yang melanggar hanya diberikan teguran tanpa adanya proses sanksi pidana
barupa denda terhadap pelaku asusila yang melanggar peraturan tersebut sehingga
tidak memberikan ejek jera, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya
yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Jenis Penelitian yang
dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data primer,
data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa
menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan menguraikan
secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan
Penulis menerapkan metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang
bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial terhadap pelaku pekerja
seks komersial di Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal karena
dalam hal penindakan razia yang dilakukan tidak memberikan efek yang jelas
terhadap sanksi yang dijatuhkan, sehingga masih adanya pihak pengelola yang
melanggar aturan tersebut dalam hal perizinan yang mana masih ada juga tempat
yang ada di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan Dinas
terkait serta masih adanya pungutan liar yang dipungut oleh beberapa oknum tanpa
izin dari pihak atau instansi yang berwenang sehingga pihak pengelola tempat
tersebut leluasa untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga masyarakat sekitar
merasa terganggu. Hambatan yang muncul adalah masih adanya petugas yang tidak
mematuhi peraturan dalam penerapan sanksi terhadap pemilik tempat yang diduga
sering melakukan perbuatan asusila tersebut, kurangnya pengawasan terhadap
masyarakat, kurangnya sarana prasarana dan operasional serta masih rendahnya
kesadaran hukum terhadap masyarakat dan kurangnya pemantauan yang dilakukan
oleh Dinas terkait terhadap pihak yang sering mengambil pungutan liar terhadap
pemilik tempat penyedia pekerja seks komersil yang diambil oleh oknum yang tidak
bertanggungjawab dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum dengan melakukan
penindakan secara tegas, meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah dan memberikan
sanksi kepada yang tegas guna memberikan efek jera terhadap pelaku asusila.