Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Bantuan Pangan Bagi Fakir Miskin Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pelaksanaan
pemberian bantuan pangan terhadap fakir miskin di kecamatan Rumbai Kota
Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan
Fakir Miskin? Kedua, Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan
bantuan pangan terhadap fakir miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?
Ketiga, Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk
menangani fakir miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan tujuan
agar teraksananya pemberian bantuan pangan tersebut secara tepat terhadap fakir
miskin di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah:
Pertama, Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab
pemerintah daerah dalam penyediaan bantuan pangan terhadap fakir miskin di
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Kedua, Untuk mendeskripsikan faktor
hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pemerintah
Daerah dalam penyediaan bantuan pangan terhadap fakir miskin di Kecamatan
Rumbai Kota Pekanbaru. Ketiga, Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan
Pemerintah Daerah dalam menangani fakir miskin di Kota Pekanbaru dengan
tujuan agar tepatnya bantuan pangan tersebut diberikan kepada fakir miskin di
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara
langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosilogis. lokasi
penelitan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, populasi dan sampel yaitu Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, Camat Rumbai,
Kelurahan di Kecamatan Rumbai, dan Masyarakat Miskin.Sumber data ada tiga
(3) yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, kajian pustaka, wawancara tersruktur dan kuesioner,
pada analisis data digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian sudah berjalan
tetapi tidak terlaksana dengan baik sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pelaksanaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik
dikarenakan tidak adanya perubahan data masyarakat miskin, RT/RW tidak mau
mendata fakir miskin dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria penerima
bantuan, pendataan yang dilakukan RT/RW tidak efisien dan pendataan tidak
valid, terdapat hambatan dalam pelaksanaan bantuan pangan yaitu tidak adanya
perubahan data masyarakat miskin, kinerja RT/RW dalam melakukan pendataan
tidak efisien, kurangnya perhatian pendamping sosial yang berada di tiap-tiap
kelurahan, pendataan yang tidak valid dan kurangnya kesadaran masyarakat,
upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meliputi melakukan
perubahan data masyarakat miskin secara valid, meningkatkan kinerja RT/RW
yang melakukan pendataan secara efisien, membentuk Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru yang mengatur secara khusus pelaksanaan penyediaan bantuan pangan,
membuat anggaran penyediaan bantuan pangan dari APBD yang memiliki jumlah
yang besar.