Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kabupaten Kampar

Rumusan masalahnya adalah bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Kampar, apa
hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten
Kampar.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat
deskriptif analisis. Hasil pembahasan mengatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten
Kampar belum sepenuhnya dapat dilakukan karena masih terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaannya. Hambatannya adalah terdapat ketentuan yang menyulitkan, jaringan dan
sistem yang tidak stabil dan susah untuk dilakukan perubahan bila terjadi kesalahan. Upaya
dalam mengatasi hambatan adalah Memberikan Sosialisasi Mengenai HT elektronik,
Menyediakan Hotline Layanan HT Elektronik dan Berkomunikasi dengan Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan.
Saran yang disampaikan guna melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:Perlu
dilakukan perbaikan dan upgrade untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan serta kebutuhan di lapangan. Melakukan pembenahan dan validasi data terhadap
seluruh data tekstual dan data spasial bidang tanah serta menjalin kerjasama antar pihak
terkait guna pelaksanaan HT Elektronik secara menyeluruh.