Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Hutan Tanaman Industri Pt.Rapp Di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan yang dikelola secara
komersial untuk menyediakan bahan baku bagi industri. HTI memadukan elemen
kehutanan, perkebunan, dan teknologi guna menghasilkan produk yang
dibutuhkan industri. HTI mencakup berbagai jenis tanaman, seperti tanaman
hutan, tanaman obat, tanaman perkebunan, serta tanaman tradisional lainnya yang
diperlukan untuk mendukung sektor industri. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis persepsi masyarakat mengenai dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan dari dari pembangunan HTI PT.RAPP di Desa Lukit Kecamatan
Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan melibatkan sejumlah
responden sebanayak 85 orang, mencakup mereka yang menerima maupun yang
tidak menerima bantuan langsung dari perusahaan. Pengolahan data dilakukan
secara deskriptif guna memaparkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
dirasakan oleh masyarakat di Desa Lukit. Data kuantitatif ditabulasi, sementara
persepsi masyarakat terhadap bantuan perusahaan diukur menggunakan skala
Likert. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi langsung, serta karakteristik
responden. Data sekunder diperoleh dari kajian dilakukan melalui literatur terkait.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak sosial pembangunan HTI
persepsi responden dengan nilai 3,15 mengatakan ketegori ragu-ragu. Dampak
ekonomi persepsi responden dengan nilai 3,46 mengatakan kategori setuju.
Adapun dampak lingkungan persepsi responden dengan nilai 2,62 mengatakan
ragu-ragu. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Desa Lukit terhadap aktivitas
perusahaan tergolong dalam kategori cukup positif. Meskipun demikian, dampak
positif dari bantuan langsung maupun tidak langsung yang diberikan perusahaan
belum secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan
mereka. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya
keterbatasan dukungan dari pemerintah, terbatasnya alokasi anggaran, serta
permasalahan yang berkaitan dengan aspek lingkungan.